pasal 1 ayat 6. Ayat (3) Pedagang luar negeri atau penyedia jasa luar negeri dapat melakukan transaksi penjualan menggunakan sarana Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) milik sendiri, misalnya pedagang eceran secara daring (retail online). pasal 1 ayat 6

Mengingat: Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 22D ayat (2), dan Pasal 23E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK. 17, LN. Aug 25, 2014 · Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang pemerintahan daerah diatur dalam Pasal 18 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), yang rumusannya sebagai berikut. idMacam-macam bentuk plagiat dalam penulisan karya ilmiah meliputi tetapi tidak terbatas pada (Pasal 2 ayat [1] Permendiknas 17/2010): a. UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Kisah Lukisan Basuki Abdullah yang Jadi Saksi Asmara Soekarno dan Pramugari Garuda. (2) Laporan/pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterima di: a. 100. Pasal-pasal 5, 20 dan 27 Undang-Undang Dasar 1945; 2. 173. (3) Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2),. (2) Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dalam hal : a. fungsi produksi. ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan DPR. Dewan Perwakilan Rakyat Republik IndonesiaMengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2 Dengan persetujuan bersama. Pasal 37: Cukup jelas. Berisi riwayat Nuh dan keluarganya, termasuk ketiga putranya Sem, Ham dan Yafet, serta permulaan kisah air bah. Tidak diketahui jelas siapa Teofilus ini, namun kemungkinan besar dia berhubungan dengan pengadilan. Hak yang diberikan oleh konstitusi itu merupakan bentuk dari pembagian negara yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UUD NRI 1945, berdasarkan. a. 165, TLN NO. Rumusan perubahan: Pasal 6 (1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah. TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH 5. 1. melakukan perbuatan tercela; d. Pasal 5 (1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Ketentuan Pasal 6 dihapus. Mengingat: 1. Pasal yang diubah yaitu Pasal 1,. Pasal 6 (1) Hutan mempunyai tiga fungsi, yaitu: a. Narkotika Golongan I; b. barangsiapa memberi bantuan dengan cara apapun juga untuk melakukan perbuatan tersebut pada pasal 2 atau huruf b dari ayat (1) pasal ini. Pasal 6 (1) Pejabat Pemerintahan. Pasal 3 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “hukum dasar” adalah norma dasar bagi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang merupakan sumber hukum bagi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah. Rekomendasi. Pendahuluan. Singa; Bagian Alkitab lain yang berkaitan: Daniel 9;Pasal 22. NOMOR 23 TAHUN 2014. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; 2. Pajak adalah kontribusi wajib kepada. Pasal 5. keuangan-negara. Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. PUTUSAN Nomor 128/PUU-XIII/2015. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undangundang. 2003. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18A ayat (2), Pasal 20, Pasal 27, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28H, Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara RepubIik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974. Pasal 1. Dasar hukum UU ini adalah Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut. . Frasa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik" dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai khususnya frasa. (3) Dalam ha1 krisis energi dan darurat energi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatlcanPasal 5 (1) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperoleh kewarganegaraan ganda, anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. 375, jdih. 1. (2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut. Copy. Bunyi pasal 6 UUD 1945 ayat 1. Susunan organisasi TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden. (5) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1. Lokasi terjadinya peristiwa-peristiwa dalam pasal ini adalah di Kapernaum, di pantai barat laut Danau Galilea (atau Danau Tiberias), yang terletak di wilayah Galilea. ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. pejabat polisi negara Republik Indonesia; b. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Isi UU Sisdiknas. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara. (1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. (2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. adanya kepastian hukum. Pasal 6 Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap ketersediaan sumber daya yang diperlukan dalam penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan. 000,00 (satu miliar rupiah). (2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabunganPasal 21. Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, dan Pasal 33 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan persetujuan bersama antara DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG. Bagian kedua dari Injil Matius pasal 1, yaitu ayat 18-25, mencatat rangkaian kejadian ketika Yesus dilahirkan. Kompetensi Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ditujukan untuk: a. -6-Pasal 2 (1) Jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (6) huruf i adalah jasa. Pasal 6 (1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya. 2003/NO. (2) Hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi mereka yang melakukan kejahatan nonpolitik atau perbuatan yang bertentangan dengan tujuan dan prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa. " Lalu terang itu jadi. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 3. Pasal 6. (3) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). 1. dilindungi dalam Pasal 28 E ayat (1) dan (2), Pasal 28 I ayat (1), dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945; 6. com. (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. KETENTUAN UMUM 2. Amar Putusan:1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945: 2. Dalam UU ini diatur mengenai dasar, fungsi, dan tujuan sistem pendidikan nasional; prinsip penyelenggaraan pendidikan; hak dan kewajiban warga negara, orang tua, masyarakat, dan pemerintah; peserta. (3) Pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat:Pasal 6 (1) Desa terdiri atas Desa dan Desa Adat. Perubahan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) mengenai Persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden dengan rumusan sebagai berikut. a. pengawasan. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), dan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Pertama Tahun 1999;: 2. ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang. 1:3 Setiap tempat yang. 4953, LL SETNEG : 4 HLM. (2) Selama pemberian air susu ibu, pihak keluarga. Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. KETENTUAN UMUM 2. (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e serta Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah. 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok mengenai. - 6 - BAB II LAPORAN POLISI DAN PENYELIDIKAN Bagian Kesatu Laporan Polisi Pasal 3 (1) Penyelidik berwenang menerima laporan/pengaduan baik secara tertulis, lisan maupun menggunakan media elektronik tentang adanya tindak pidana. 1/PNPS/1965 bertentangan dengan jaminan kebebasan di atas. 1:14 Makhluk-makhluk hidup itu terbang ke sana ke mari seperti kilat. [1] Pasal ini berisi kisah penciptaan dunia dalam 6 hari, bagian dari rangkaian catatan yang berakhir pada pasal 2 ayat 4a. Lebih lanjut mengenai Informasi yang. f. Ayat (2) Cukup jelas: Ayat (3) Cukup jelas: Pasal 37: Cukup jelas:. Pasal 8 Inventarisasi lingkungan hidup di tingkat wilayah ekoregion sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dilakukan untuk menentukan daya dukung dan daya tampung serta cadangan sumber daya alam. 000. Adapun sesudah amandemen, ayat 1 dan 2 Pasal 19 UUD 1945 mengalami perubahan bunyi, serta ditambahkan ayat baru yakni ayat 3. Pasal 4 (1) Dokumen Penentuan Harga Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b, harus tersedia paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak. Dasar hukum UU ini adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 31 ayat (4), dan Pasal 33 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 3886, LL SETNEG : 29 HLM. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana. Pasal 3 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “hukum dasar” adalah norma dasar bagi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang merupakan sumber hukum bagi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bidang aeronautika, termasuk: a. (2)Pasal 1 ayat (3), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28G, Pasal 28I, dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209). Dasar hukum terbitnya UU 20 tahun 2001 tentang Perubahan UU Tipikor adalah: Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang Dasar 1945; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan. (2) Ketentuan pada ayat 1 dimuka berlaku juga terhadap badan-badan hukum, yang bertindak selaku pengurus atau wakil dari suatu badan hukum lain. proyek saudara: artikel Wikipedia. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia. Usaha pariwisata selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan. Narkotika Golongan III. di darat berbatas dengan Wilayah Negara: Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste;. Pasal 6 (1) Presiden ialah orang Indonesia asli. Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i diatur dengan Peraturan. Pasal 5. pengendalian; dan d. Pasal-pasal 9 dan 10 Undang-undang No. 1. Pasal 6 (1) Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 7 Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Karena Daniel dan kawan-kawannya diperhatikan raja secara khusus, murka raja akan menimpa pejabat itu apabila ia menyetujui permintaan Daniel; karena itu ia menolak (ayat Dan 1:10 ). Semua pasal diputus pada Perubahan Kedua (tahun 2000). Bagian Ketiga Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 9 (1) RPPLH sebagaimana. R. Ketentuan lebih lanjut mengenai anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Dalam hukum pidana, dikenal asas legalitas, yakni asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28 H ayat (1), Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Mengingat : 1. Menyatakan Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang. Ayat (1) Yang dimaksud dengan persetujuan adalah. Mengingat : Pasal 1 ayat (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, Pasal 6A, Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20, Pasal 22C ayat (1), dan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIAPenghasilan yang akan terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c. 211, TLN NO. bahwa karena masih banyak masyarakat yang ingin memanfaatkan fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi perpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara. Pasal 4 Cukup jelas. hutan konservasi, b. Pasal 80 sendiri berbunyi, ayat (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama. Pasal 21 (1) Perguruan tinggi yang memenuhi persyaratan pendirian dan dinyatakan berhak menyelenggarakan program pendidikan tertentu dapat memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi sesuai. (2) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi dan tujuan, serta dilakukan sesuai dengan kebutuhan pemustaka dan. Pasal 5 Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, diperlakukan atau dikukum secara tidak manusiawi atau dihina. Pasal Ayat Chapter Verse 6: 1: 5: 31 6: 2-29: 6: 1-28 Lihat pula. 000. Berangkat dari sejarah panjang atas perebutan kemerdekaan bangsa Indonesia, dan melalui perdebatan panjang para the founding fathers bangsa ini, maka kesepakatan Negara Kesatuan (unitaris) adalah keputusan final dari bentuk Negara Indonesia. Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945 memiliki enam ayat, seperti dikutip dari situs resmi DPR RI. b. -. Pasal 6: Ayat (1) Behan-beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dapat dibagi dalam 2 (dua) golongan, yaitu beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun. (1) Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Pajak Penghasilan 1984 adalah sebesar jumlah yang tidak dapat dikreditkan berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983. Ayat (1) Pendapatan negara termasuk didalamnya yang berasal dari sumber daya alam dan jasa. Pasal 8 (1) Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya. TUGAS DAN FUNGSI 4. (3) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden. Amar Putusan:1. (1) Barang-barang atau bahan-bahan dengan mana terhadap mana sesuatu perbuatan yang terancam hukuman pada pasal 1 atau 2, dapat dirampas, juga bilamana barang-barang itu tidak. Pasal IV. Pasal 11 (1) Notaris yang diangkat menjadi pejabat negara wajib mengambil cuti. 5216, LL SETNEG: 57 HLM. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegnas di lingkungan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Presiden. - 2 - Dengan Persetujuan Bersama. Selain itu, pedagang. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. Pasal 8 (1) Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam. Pasal 6 (1) Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam: a. Pasal 13 (1) Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1983 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara; 3. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1 ), dari Pasal 23 ayat (2), Undang-Undang Dasar 1945; 2. Pasal 1 Ayat 1, 2, dan 3. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (“UU Kesehatan”) yang berbunyi: (1) Setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, kecuali atas indikasi medis. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 6 Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan9.